BANDUNG,BEJASWNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menunjukkan ketegasan dalam menata kota.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat hampir 940 bangunan liar (bangli) telah berhasil ditertibkan di berbagai titik di Kota Bandung. Penertiban ini fokus untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini dikuasai bangunan ilegal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, di sela penertiban terbaru di Jalan Pasirluyu, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
"Dari Januari hingga Oktober ini, hampir 940 bangunan telah ditertibkan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan peruntukannya," tegas Sukma.
Fokus : Trotoar, Drainase & Aset Pemkot
Sukma menegaskan, tidak ada toleransi bagi bangunan liar yang berdiri di atas aset pemerintah.
"Tidak ada bangunan liar yang berdiri di atas trotoar, drainase, ataupun tanah hak milik Pemerintah Kota Bandung," kata Sukma.
Menurutnya, penertiban ini bertujuan:
1. Trotoar harus bisa kembali digunakan pejalan kaki dengan nyaman dan aman.
2. Saluran Drainase tidak boleh terhalang bangunan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan banjir.
3. Lahan Milik Pemerintah harus bersih dari bangunan liar.
Penertiban Humanis & Terukur
Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung, BKAD, DSDABM, DPKP, serta bantuan TNI-Polri, tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Sebelum dibongkar, Pemkot telah memberikan *tenggat waktu 7 hari* untuk pembongkaran mandiri plus surat peringatan 1-3. Namun karena tidak diindahkan, penertiban paksa dilakukan.
"Untuk hari ini, kami beri kesempatan kepada mereka untuk mengambil barang berharga dari reruntuhan. Besok kami akan melakukan pembersihan dan pemasangan garis Pol PP Line," jelas Sukma.
Setelah dibongkar, lokasi langsung dibersihkan dan dipasang *Garis Pol PP Line* agar tidak kembali didirikan bangunan liar.
Penertiban di Pasirluyu sempat diwarnai keberatan dari pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Namun Sukma mempersilakan menempuh jalur hukum, karena pemerintah wajib menata aset milik Pemkot.
DPRD Dukung, Minta Jangan Tebang Pilih
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, yang hadir dalam talkshow di PRFM (26/10/2026) mendukung langkah ini namun meminta Pemkot konsisten dan adil tanpa tebang pilih sesuai Perda No. 3 Tahun 2026.
"Kota Bandung ini adalah milik kita bersama. Pemerintah harus konsisten, transparan, dan adil dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih," tegas Erick.
Pemkot Bandung memastikan penertiban bangli, PKL, trotoar dan drainase akan terus berlanjut hingga tuntas, seperti yang sudah dilakukan di bawah Flyover Kiaracondong dan Gang Empang Rancasari.
Reporter: Tim Bejaswnews Bandung
Sumber: Satpol PP Kota Bandung