BANDUNG.BEJASWNEWS.COM – Kompak Jabar (Koalisi Mahasiswa Berantas Korupsi) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan keterbukaan dalam menanggapi berbagai persoalan dan polemik Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Jawa Barat.
Persoalan PJU bukan sekadar urusan lampu jalan yang menyala atau padam. Di dalamnya terdapat persoalan pelayanan publik, penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Kompak Jabar telah melakukan proses investigasi sejak Juni 2026. Dalam proses tersebut, sejumlah langkah telah ditempuh, termasuk beberapa kali audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
Artinya, aksi hari ini bukanlah tindakan spontan tanpa dasar maupun upaya mencari sensasi. Ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan untuk memperoleh klarifikasi dan pertanggungjawaban atas temuan-temuan yang telah dihimpun.
Namun, sangat disayangkan, ketika Kompak Jabar bermaksud meminta konfirmasi secara langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, yang bersangkutan justru tidak bersedia menemui massa aksi.
PEJABAT PUBLIK BUKAN PENGUASA YANG BOLEH MENGHINDAR DARI PERTANYAAN MASYARAKAT !
Kami mempertanyakan sikap seorang pejabat publik yang justru terkesan sulit ditemui ketika masyarakat datang membawa persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Apa yang sebenarnya hendak dihindari? Mengapa konfirmasi atas persoalan PJU yang menjadi perhatian masyarakat justru begitu sulit difasilitasi ?
Kompak Jabar tidak datang untuk meminta keistimewaan. Kami hanya meminta ruang dialog, klarifikasi, dan pertanggungjawaban. Jika seluruh proses penyelenggaraan PJU telah berjalan sesuai ketentuan, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari pertanyaan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, selama aksi berlangsung, tidak terdapat pejabat maupun perwakilan resmi Dishub Jawa Barat yang bersedia menerima massa aksi. Situasi ini memperlihatkan buruknya komunikasi publik dan minimnya penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
DUGAAN INTIMIDASI TERHADAP MASSA AKSI, SIAPA ORANG TAK DIKENAL YANG HADIR DI LINGKUNGAN DISHUB JABAR?
Di tengah berlangsungnya aksi, Kompak Jabar juga menyoroti kehadiran seorang pria yang tidak dikenal dan bukan merupakan petugas kepolisian, yang diduga mendatangi salah satu peserta aksi dengan melontarkan pertanyaan, "Apal urg mah teu?" serta sejumlah perkataan lainnya yang membuat peserta aksi merasa terintimidasi.
Kehadiran orang tersebut menimbulkan tanda tanya serius. Apa kapasitas dan kepentingannya berada di lokasi aksi? Apakah yang bersangkutan merupakan bagian dari lingkungan Dishub Jawa Barat, pihak keamanan, atau justru pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dalam penanganan aksi unjuk rasa?
Kami tidak ingin berspekulasi mengenai identitas maupun afiliasi orang tersebut. Namun, peristiwa ini patut mendapatkan penjelasan.
Apakah sekarang masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi harus berhadapan dengan orang-orang tak dikenal, alih-alih mendapatkan pelayanan dan dialog dari pejabat yang berwenang?
Kompak Jabar memandang bahwa setiap bentuk intimidasi terhadap peserta aksi, apabila terbukti terjadi, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati.
KOMPAK JABAR: KAMI TIDAK AKAN BERHENTI HANYA KARENA KADISHUB ENGGAN DITEMUI
Sikap tertutup, sulitnya akses konfirmasi, serta tidak adanya perwakilan resmi yang menerima massa aksi justru semakin memperkuat alasan Kompak Jabar untuk terus mengawal persoalan PJU di Jawa Barat.
Kami menegaskan bahwa jabatan Kepala Dinas bukanlah tameng untuk menghindari kritik. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Atas peristiwa tersebut, Kompak Jabar menyampaikan tuntutan:
1. Mendesak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi dan membuka ruang konfirmasi secara langsung atas seluruh temuan investigasi Kompak Jabar terkait persoalan PJU.
2. Mendesak Dishub Jawa Barat memberikan penjelasan transparan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban program PJU di Jawa Barat.
3. Mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dan memeriksa setiap temuan yang telah disampaikan Kompak Jabar sesuai kewenangannya.
4. Meminta penjelasan resmi mengenai identitas, kapasitas, dan kepentingan orang tak dikenal yang diduga melakukan tindakan intimidatif terhadap peserta aksi.
5. Mendesak Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan responsivitas Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pelayanan dan keterbukaan informasi publik.
JANGAN SAMPAI PJU HANYA TERANG DI JALAN, TETAPI GELAP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN!
Kompak Jabar menegaskan akan terus melakukan pengawalan, pendalaman investigasi, serta langkah-langkah advokasi lanjutan sampai persoalan PJU di Jawa Barat memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban yang semestinya.
Redaksi Bejaswnews.com - Jurnalis : Yopi Burnama