BANDUNG.BEJASWNEWS.COM – Bandung Maksiat Watch (BMW) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan terhadap Pemerintah Kota Bandung atas menjamurnya usaha SPA dan PANTI PIJAT yang diduga disalahgunakan menjadi tempat praktik prostitusi terselubung maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.
Aksi ini bukan tanpa dasar. Bandung Maksiat Watch membawa sejumlah temuan lapangan yang menjadi perhatian serius, khususnya terkait keberadaan usaha SPA dan PANTI PIJAT yang diduga tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan berpotensi menjadi ruang berlangsungnya praktik-praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun regulasi daerah.
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak seharusnya bersikap pasif ketika terdapat dugaan pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Namun, sangat disayangkan, sepanjang aksi unjuk rasa berlangsung, tidak terdapat pejabat maupun perwakilan resmi Satpol PP Kota Bandung yang berupaya menemui dan menerima massa aksi untuk berdialog.
KETIKA MASYARAKAT DATANG MEMBAWA TEMUAN, MENGAPA PEMERINTAH JUSTRU TIDAK HADIR MEMBERIKAN PENJELASAN ?
BMW memandang bahwa tidak adanya upaya menemui massa aksi merupakan persoalan komunikasi dan responsivitas pelayanan publik yang patut dipertanyakan. Aspirasi masyarakat bukanlah gangguan bagi pemerintahan. Justru, kritik dan laporan masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
JANGAN SAMPAI PAD MENJADI ALIRAN DARAH DARI USAHA YANG MELANGGAR HUKUM DAN MORALITAS!
Bandung Maksiat Watch juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
Kami tidak menolak investasi, tidak menolak pertumbuhan ekonomi, dan tidak mempersoalkan keberadaan usaha spa maupun panti pijat yang beroperasi secara legal dan sesuai ketentuan.
Namun, ada satu hal yang harus menjadi garis tegas: jangan sampai orientasi pendapatan daerah justru mengabaikan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang diduga menyimpang dari perizinan dan ketentuan hukum.
Jangan sampai PAD Kota Bandung menjadi aliran darah dalam tubuh pemerintahan, sementara sumber pendapatan dari sektor usaha tertentu justru diduga berasal dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, agama, dan moral kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PAD berjalan sesuai ketentuan. Pendapatan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi dugaan pelanggaran.
KOTA BANDUNG MEMBUTUHKAN PENGAWASAN, BUKAN PEMBIARAN. MEMBUTUHKAN PENEGAKAN ATURAN, BUKAN SEKADAR PENERIMAAN PAJAK!
BMW DESAK SATPOL PP DAN PEMKOT BANDUNG BERTINDAK!
Atas dasar persoalan tersebut, Bandung Maksiat Watch menyampaikan tuntutan:
1. Mendesak Satpol PP Kota Bandung melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap usaha spa dan panti pijat yang diduga menjalankan aktivitas di luar ketentuan perizinan dan peraturan daerah.
2. Mendesak Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan dan operasional usaha spa serta panti pijat di wilayah Kota Bandung.
3. Meminta Satpol PP Kota Bandung membuka ruang audiensi resmi untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan Bandung Maksiat Watch.
4. Mendesak perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan, standar operasional, dan kegiatan usaha spa maupun panti pijat.
5. Meminta pemerintah memastikan bahwa penerimaan PAD dari sektor usaha tersebut tidak mengesampingkan kewajiban pengawasan dan penegakan hukum.
6. Mendesak adanya tindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BANDUNG MAKSIAT WATCH AKAN TERUS BERGERAK!
Bandung Maksiat Watch menegaskan bahwa aksi hari ini bukan akhir dari perjuangan. Kami akan terus melakukan investigasi, pengawasan, menyampaikan temuan kepada instansi berwenang, serta menggelar aksi-aksi lanjutan apabila pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan ini.
Kami tidak sedang memusuhi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Yang menjadi perhatian dan sasaran pengawasan kami adalah segala bentuk praktik usaha yang terbukti melanggar hukum, menyalahgunakan perizinan, dan merusak ketertiban sosial.
Kota Bandung tidak boleh kehilangan arah dalam menjaga identitas, nilai sosial, dan moralitas masyarakatnya.
JANGAN BIARKAN KOTA BANDUNG MENJADI SURGA BAGI USAHA YANG MELANGGAR ATURAN, SEMENTARA PEMERINTAH HANYA MENJADI PENONTON!
BANDUNG MAKSIAT WATCH (BMW)
Mengawasi, Mengungkap, dan Melawan Praktik Kemaksiatan yang Melanggar Hukum.
Redaksi Bejaswnews.com - Jurnalis : Yopi Burnama